Ekonomi
Tantangan Utama Ekonomi Indonesia 2025
- Pertumbuhan Ekonomi yang Melambat
- Pertumbuhan Q1 2024: 5,11% (yoy), turun dari Q4 2023 (5,04%) – terendah dalam 3 tahun (BPS).
- Penyebab:
- Konsumsi rumah tangga melemah (inflasi tinggi).
- Ekspor komoditas (nikel, batu bara) turun karena harga global.
- Inflasi & Daya Beli Rakyat
- Inflasi Juni 2024: 2,8% (yoy), tapi harga pangan lokal seperti beras (+18%), cabai (+34%), dan minyak goreng masih memberatkan.
- Dampak:
- 22,5 juta orang masuk kategori miskin ekstrem (bank data Kemensos).
- Gizi buruk meningkat di daerah tertinggal (NTT, Papua).
- Ketergantungan pada Impor
- Paradoks SDA: Indonesia ekspor nikel/batu bara, tapi impor pangan besar-besaran (gandum, gula, bawang).
- Risiko: Rentan krisis jika terjadi gejolak global (e.g., Perang Ukraina, supply chain disruption).
- Utang & Defisit APBN
- Utang pemerintah: Rp8.300 triliun (40% PDB) – terbesar sepanjang sejarah.
- Subsidi energi: Rp500 triliun (2024) menggerus anggaran kesehatan/pendidikan.
Kebijakan Kontroversial
- Omnibus Law Cipta Kerja
- Klaim pemerintah: Memudahkan investasi, ciptakan lapangan kerja.
- Kritik:
- Upah buruh ditekan (sistem hourly wage).
- Lingkungan dikorbankan (izin usaha diperlonggar).
- Pemindahan IKN
- Anggaran: Rp466 triliun (2022–2024) di tengah defisit APBN.
- Debat: Proyek dianggap tidak urgent dibanding perbaikan infrastruktur Jawa-Sumatera.
- Larangan Ekspor Nikel & CPO
- Tujuan: Dorong industri hilir.
- Efek samping:
- Investor asing (EU) gugat lewat WTO.
- Harga nikel dunia turun, pendapatan ekspor merosot.
Prospek & Solusi
- Peluang 2024–2025
- Bonus demografi: 70% penduduk usia produktif bisa jadi mesin pertumbuhan – jika disertai lapangan kerja.
- EV Battery Hub: Potensi jadi pemain global baterai lithium (dengan investasi China).
- Langkah Mendesak
✅ Reformasi subsidi: Alihkan dari BBM ke sektor produktif (pertanian, UMKM).
✅ Stop impor pangan: Revitalisasi lahan pertanian & benih unggul.
✅ Perkuat industri kecil: 64 juta UMKM tapi hanya 20% punya akses digital.
✅ Transparansi APBN: Tekan korupsi (e.g., kasus korupsi bansos Rp14 triliun).
- Peringatan untuk Pemerintah Baru
- Prabowo-Gibran harus pilih:
- Ekonomi kerakyatan (subsidi, proteksi UMKM) vs.
- Ekonomi neoliberal (pro-investor asing, pasar bebas).
